Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Mudah! Begini Cara Mendirikan Badan Usaha

Cara mendirikan badan usaha terdiri dari tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Setiap tahapan tersebut juga memerlukan beberapa dokumen untuk syarat administrasi yang perlu diperhatikan agar proses pengajuan lancar. 

Nah, bagi Anda yang ingin tahu tentang cara untuk mendirikan badan usaha, simak ulasan lengkapnya berikut ini.  

Membuat Akta Perusahaan

Langkah pertama untuk mendirikan badan usaha adalah dengan membuat akta perusahaan. Akta perusahaan adalah dokumen yang dibuat dan disahkan oleh seorang notaris yang berwenang di seluruh Indonesia untuk mendirikan sebuah perusahaan. 

Perusahaan yang dimaksud yaitu baik perusahaan berbadan hukum maupun tidak. Dalam akta perusahaan juga berisi informasi lengkap tentang usaha yang dijalankan, seperti informasi bergerak di bidang apa, nama pemilik modal, dan nama perusahaan. 

Selain itu, ada juga informasi terkait besaran modal dasar dan modal yang disetor, serta struktur pengurus perusahaan. 

Syarat untuk membuat akta perusahaan yaitu fotokopi KTP pendiri. Selanjutnya, pemohon akan mendapatkan SK Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan dari HAM dan Kementerian Hukum. 

Membuat Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)

Cara mendirikan badan usaha yang selanjutnya setelah membuat akta perusahaan yaitu membuat Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU). Surat ini dibuat dan disahkan oleh kantor kelurahan/desa tempat perusahaan Anda berada. 

Syarat untuk mendapatkan atau membuat SKDU yaitu fotokopi PBB tahun terakhir, KTP direktur, Perjanjian Sewa atau kontrak tempat usaha (bagi Anda yang berdomisili bukan di gedung perkantoran), dan IMB. 

Namun, saat ini telah ada peraturan terbaru yang melarang pemerintah daerah untuk mengeluarkan SKDU dan Izin Gangguan. Akhirnya, dokumen SKDU tersebut diganti dengan dokumen Surat Pernyataan Domisili Usaha (SPDU). 

SPDU tersebut dibuat bukan oleh pemerintah daerah, melainkan dibuat sendiri oleh pemilik dan penanggung jawab utama suatu usaha

Mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. NPWP digunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perihal perpajakan. 

Syarat untuk mendapatkan NPWP yaitu fotokopi akta perusahaan, SPDU, fotokopi KTP direktur, dan NPWP pendiri badan usaha. Setelah itu, ajukan dokumen tersebut ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat domisili sebuah badan usaha. 

Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Tahap selanjutnya untuk cara mendirikan badan usaha yaitu mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API), Akses Kepabeanan, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 

Proses pengajuan NIB ini tidak memiliki perbedaan, baik untuk perusahaan perorangan, badan hukum, atau badan usaha. Sederhanya, ketika Anda sudah memiliki NIB, maka usaha Anda sudah terdaftar. 

Mengurus Izin Usaha/ Izin Komersial

Setelah mendapatkan dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha), maka pemohon atau pelaku usaha perlu mengurus izin usaha dan izin komersial di lembaga OSS. Izin usaha adalah izin dari Lembaga OSS untuk pelaku usaha agar bisa memulai usahanya. 

Namun, izin ini hanya sebatas sampai sebelum pelaksanaan operasional atau komersial usaha. Untuk mendapatkan izin operasional atau komersial, maka tahap selanjutnya yaitu mengurus izin komersial.  

Izin komersial atau yang dikenal juga dengan sebutan izin operasional adalah sebuah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha sudah mendapatkan izin usaha dan akan melakukan aktivitas operasional dan telah memenuhi persyaratan serta komitmen.

Tahapan dalam cara mendirikan sebuah badan usaha memang bisa dibilang cukup banyak. Namun, tahapan tersebut tetap harus terpenuhi agar badan usaha Anda tidak mengalami masalah administrasi di kemudian hari.